Kamis, 19 Februari 2026

Diduga Istri Kuwu di jadikan Bendahara BUMDES JAYA MANDIRI di sorot LPI Tipikor Cirebon Raya


Kab.Cirebon, JendelaBangsa-AWDI.com,- Berdasarkan aturan tata kelola BUMDes terbaru (terutama merujuk pada semangat UU Desa dan PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes), istri kepala desa sangat tidak disarankan dan umumnya dilarang menjadi pengurus operasional BUMDes, apalagi sebagai bendahara, 

Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)

Mengangkat istri kepala desa sebagai pengurus BUMDes akan menimbulkan konflik kepentingan yang tinggi. 

Bendahara BUMDes memegang uang, sehingga jika dipegang istri kepala desa, fungsi pengawasan dan transparansi keuangan menjadi tidak berjalan.

Larangan Perangkat Desa/Keluarga

Kepala Desa secara ex-officio adalah Penasihat BUMDes. Untuk posisi pelaksana operasional (Direktur, Sekretaris, Bendahara), dilarang diisi oleh perangkat desa atau keluarga dekat kepala desa/perangkat desa karena potensi penyalahgunaan wewenang.

Jika terjadi penyalahgunaan dana BUMDes yang dikelola oleh keluarga kepala desa, hal ini berpotensi dipidanakan dan merusak tata kelola pemerintahan desa, berdasarkan aturan Hukum yang ada Sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), pengurus BUMDes harus profesional, berdedikasi, dan tidak terjebak konflik kepentingan,Struktur BUMDes yang sah menempatkan Kades hanya sebagai penasihat,bukan pelaksana operasional. 

Istri kepala desa tidak boleh menjadi pengurus BUMDes (Bendahara/Direktur) karena aturan larangan rangkap jabatan dan potensi konflik kepentingan. Pengurus BUMDes sebaiknya berasal dari unsur profesional masyarakat desa.

kami awak media menemukan hal yang sangat mengejutkan ketika kami konfirmasi terkait program ketahanan pangan di desa Pilang sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon melalui wawancara dengan Direktur Bumdes jaya mandiri Jubaedah, Minggu (15/2/2026) saat kami menanyakan susunan pengurus BUMDES ada nama yang tidak asing pada posisi Bendahara BUMDES JAYA MANDIRI, di situ di sebutkan nama Ida Farida yang notabene adalah istri dari kuwu Pilang sari itu sendiri, dan kami sempat bertanya kepada Direktur Bumdes Jaya Mandiri kenapa nama tersebut masuk di susunan pengurus BUMDES, dan Jubaedah menggeleng kan kepala sambil berbicara ya tidak tahu" padahal sudah jelas dalam aturan kalau istri kepala desa itu tidak boleh dan di larang menjadi pengurus operasional BUMDES.

Untuk hal ini salah satu aktifis LPI TIPIKOR INDONESIA,Warnadi menyoroti dan dan memberikan tanggapan bahwa tidak boleh seorang istri dari kepala desa itu memegang jabatan operasional BUMDES dalam hal ini sebagai Bendahara BUMDES, ini jelas jelas sudah melanggar aturan yang ada, untuk itu kami sebagai Lembaga yang bergerak di bidang korupsi akan melayang kan surat pemberitahuan Audiens kepada Pengurus BUMDES JAYA MANDIRI dan Jajaran Pemdes Pilang sari untuk klarifikasi dan konfirmasi terkait informasi tersebut", Ungkap Warnadi kepada awak Media ini.












(Agus Noban)

Rabu, 18 Februari 2026

Jelang Ramadan 1447 H, Kapolresta Cirebon dan Forkopimda Sidak Dua Pasar, Pastikan Harga Sembako Stabil dan Stok Aman







CIREBON – Menjelang datangnya Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah, Kapolresta Cirebon Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) harga dan ketersediaan bahan pokok di dua pasar tradisional, yakni Pasar Sumber dan Pasar Pasalaran, Kabupaten Cirebon. Jumat (13/2/2026).

Kegiatan dihadiri Bupati Cirebon Imron, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, unsur TNI, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, jajaran pejabat utama Polresta Cirebon, para Kapolsek, kepala pasar, serta awak media.

Rombongan pertama menyambangi Pasar Sumber di Jalan R. Dewi Sartika, Kecamatan Sumber. Kapolresta Cirebon bersama Forkopimda menyusuri lorong-lorong pasar, menyapa pedagang sekaligus menanyakan harga dan ketersediaan barang secara langsung.

Di lapak beras, Kapolresta tampak mengambil sampel beras dari dalam karung untuk memastikan kualitasnya. Ia juga berdiskusi mengenai perbedaan harga beras premium dan medium, serta kestabilan distribusinya menjelang Ramadan.

Berdasarkan hasil pengecekan di Pasar Sumber, harga beras premium berada di kisaran Rp15.000–Rp15.500 per kilogram dan beras medium Rp13.000–Rp13.500 per kilogram, keduanya terpantau stabil. Harga gula pasir berada di kisaran Rp17.500–Rp18.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp19.000–Rp19.500 per liter, serta daging sapi Rp130.000–Rp140.000 per kilogram.

Namun demikian, terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga. Cabai rawit merah menjadi yang tertinggi dengan harga Rp98.000–Rp100.000 per kilogram. Telur ayam negeri naik menjadi Rp30.500–Rp31.000 per kilogram. Bawang putih dan bawang kating juga tercatat mengalami kenaikan, begitu pula kentang yang mencapai Rp16.000 per kilogram.

Sementara itu, daging ayam ras justru mengalami penurunan harga menjadi Rp38.000–Rp39.000 per kilogram.

Kapolresta Cirebon menyampaikan bahwa kenaikan harga menjelang Ramadan merupakan pola tahunan yang kerap terjadi akibat meningkatnya permintaan masyarakat. Meski demikian, pihaknya memastikan bahwa lonjakan tersebut masih dalam batas wajar.

“Kami turun langsung untuk memastikan stok tersedia dan harga masih terkendali. Kami juga memonitor dari hulu ke hilir, mulai dari supplier, petani, peternak hingga pedagang. Tujuannya agar masyarakat tidak terbebani kenaikan yang terlalu tinggi,” ujar Kombes Pol. Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H.,.

Ia menegaskan, Polresta Cirebon bersama Forkopimda akan terus melakukan pemantauan secara berkala selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri.

Setelah dari Pasar Sumber, rombongan melanjutkan pengecekan ke Pasar Pasalaran di Kecamatan Weru. Di lokasi ini, harga bahan pokok secara umum juga terpantau relatif stabil.

Beras premium dijual seharga Rp14.900 per kilogram, beras medium Rp13.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp90.000 per kilogram, daging sapi Rp140.000 per kilogram, serta telur ayam negeri Rp31.000 per kilogram. Beberapa komoditas seperti kol mengalami kenaikan sekitar Rp1.000, sedangkan mayoritas bahan pokok lainnya masih dalam kondisi tetap.

Kapolresta Cirebon juga berdialog dengan pedagang sayur mayur dan komoditas lainnya untuk memastikan tidak ada kendala distribusi yang berpotensi mengganggu stabilitas harga.

Selain memantau harga di tingkat pasar, Polresta Cirebon melalui Satreskrim turut melakukan pengawasan terhadap jalur distribusi guna mengantisipasi praktik penimbunan dan permainan harga oleh oknum tertentu.

“Kami sudah menyiapkan langkah antisipasi. Jika ditemukan adanya penimbunan atau permainan harga yang merugikan masyarakat, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga mengimbau para pedagang agar tidak menaikkan harga secara berlebihan di luar kewajaran.

“Kami harapkan para pedagang tetap menjaga stabilitas harga dan menyesuaikan dengan harga dari supplier. Jangan sampai ada kenaikan yang tidak rasional,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Cirebon juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan panic buying dan tetap berbelanja sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diminta segera melapor apabila menemukan dugaan penimbunan atau gangguan kamtibmas melalui Layanan Hotline 110.

Kegiatan sidak berjalan dengan tertib, aman dan kondusif. Monitoring serupa akan terus dilakukan di sejumlah pasar lainnya di wilayah hukum Polresta Cirebon guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman serta harga terkendali sepanjang Ramadan 1447 H hingga Idulfitri.

Polresta Cirebon Ungkap 12 Kasus Narkoba Selama Januari - Februari 2026, 16 Tersangka Diamankan





Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon berhasil mengungkap 12 kasus peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang selama periode Januari - Februari 2026. Sebanyak 16 tersangka telah diamankan dari hasil pengungkapan tersebut.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Imara Utama, S.H, S.I.K, M.H, menyampaikan bahwa dari 12 kasus yang terungkap terdiri dari 3 kasus peredaran sabu-sabu, 1 kasus peredaran ganja kering, dan 8 kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin. Pihaknya turut mengamankan 16 tersangka dari seluruh kasus tersebut.

"Kasus-kasus tersebut diungkap di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Cirebon. Modus transaksi yang digunakan para pelaku beragam, mulai dari transaksi langsung, sistem bayar di tempat (COD), hingga lainnya," ujar Kombes Pol Imara Utama, S.H, S.I.K, M.H, dalam konferensi pers, Kamis (11/12/2025).

Ia mengatakan, dari hasil pengungkapan 12 kasus tersebut, petugas Polresta Cirebon berhasil menyita sejumlah barang bukti. Diantaranya Sabu-sabu 5,9 gram, 1,1 gram ganja kering, 10.501 butir obat keras terbatas, uang tunai Rp 4,04 juta, handphone, lakban, timbangan, dan lainnya.

Tersangka peredaran narkotika jenis sabu-sabu dan ganja kering dijerat Pasal 114 Ayat 1 dan 2 junto Pasal 112 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara 6 hingga 20 tahun serta denda Rp1 miliar hingga Rp 13 miliar.

Sementara itu, tersangka peredaran obat keras tanpa izin dijerat Pasal 435 junto Pasal 138 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Sediaan Farmasi, dengan ancaman pidana penjara 12 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

"Kami memastikan akan terus memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum Polresta Cirebon guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari narkoba," pungkasnya.

Polresta Cirebon Tegas Berantas Miras Jelang Ramadhan 1447 H, 108 Botol Disita dalam Razia Pekat





Jelang datangnya bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, jajaran Polresta Cirebon mengintensifkan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) melalui razia penyakit masyarakat (pekat) di sejumlah wilayah Kabupaten Cirebon, Senin (16/2/2026). Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menyita sebanyak 108 botol minuman keras (miras) berbagai merek serta miras tradisional jenis ciu.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol. Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan, razia tersebut merupakan bagian dari upaya cipta kondisi untuk menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif menjelang Ramadhan.

“Dalam razia ini, kami berhasil mengamankan 108 botol miras pabrikan berbagai merek dan miras tradisional ciu dari berbagai wilayah Kabupaten Cirebon. Kemudian para penjual miras tersebut juga langsung diproses tipiring,” ujar Kombes Pol. Imara, Selasa (17/2/2026).

Ia menjelaskan, kegiatan razia pekat tersebut dilaksanakan secara intensif oleh seluruh jajaran, mulai dari tingkat Polresta hingga Polsek. Langkah itu dilakukan untuk menekan peredaran miras yang kerap menjadi pemicu tindak kriminalitas dan gangguan ketertiban masyarakat.

Menurutnya, pemberantasan miras ilegal menjadi salah satu prioritas menjelang Ramadhan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah. Pihaknya juga memastikan setiap pelanggaran yang ditemukan akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Selain penindakan, Kapolresta Cirebon turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Ia meminta warga segera melaporkan apabila mengetahui adanya peredaran miras maupun potensi gangguan kamtibmas lainnya.

“Peran seluruh elemen masyarakat sangat besar untuk mencegah terjadinya aksi kriminalitas. Partisipasi masyarakat sangat berarti bagi kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan,” katanya.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui layanan hotline 110 atau nomor pengaduan 08112497497. Dipastikan setiap laporan yang diterima akan langsung ditindaklanjuti, dan petugas akan segera menuju lokasi guna menjaga kondusivitas wilayah hukum Polresta Cirebon tetap aman menjelang Ramadhan 1447 H.

Patroli Monitoring Vihara Imlek 2577 Kongzili, Polresta Cirebon Pastikan Situasi Kondusif








CIREBON – Dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat pada perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili tahun 2026, Polresta Cirebon menggelar patroli monitoring ke sejumlah vihara di wilayah hukumnya, Selasa (17/2/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakapolresta AKBP Eko Munarianto, S.I.K., para Pejabat Utama (PJU), serta para Kapolsek jajaran. Sebanyak 45 personel gabungan dari Polresta Cirebon, Polsek jajaran, unsur Koramil, dan pengamanan internal vihara diterjunkan untuk memastikan situasi tetap aman dan terkendali.

Adapun vihara yang menjadi sasaran patroli meliputi Vihara Dharma Sukha di Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru; Vihara Dharma Rakhita di Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang; Vihara Budhiasih di Desa Junjang, Kecamatan Arjawinangun; Vihara Budhi Dharma di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang; Vihara Anurudha di Desa Ciledug Lor, Kecamatan Ciledug; serta Vihara Dharma Loka di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon. Dari hasil monitoring, seluruh vihara dalam kondisi aman dan pada saat pengecekan tidak melaksanakan kegiatan ibadah.

Kapolresta Cirebon menegaskan bahwa patroli tersebut merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas serta memastikan kesiapan pengamanan menjelang puncak perayaan Imlek.

“Kami hadir untuk memastikan seluruh rangkaian perayaan Imlek 2577 Kongzili di wilayah hukum Polresta Cirebon berjalan aman, tertib, dan kondusif. Patroli ini sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” tegas Kapolresta Cirebon.

Ia menambahkan, sinergi antara Polri, TNI, dan unsur pengamanan internal vihara menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Cirebon.

“Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimistis situasi kamtibmas tetap terjaga. Hingga saat ini, hasil monitoring menunjukkan kondisi aman dan tidak terdapat gangguan menonjol,” pungkasnya.

Secara umum, kegiatan patroli monitoring berlangsung lancar dan situasi di wilayah hukum Polresta Cirebon terpantau aman serta kondusif.

Jumat, 13 Februari 2026

Polsek Beber Siaga Amankan Jalur Sindanglaut–Ciawigajah Akibat Longsor





Beber, Cirebon JendelaBangsa-Awdi.com – Personel Polsek Beber Polresta Cirebon melaksanakan siaga dan pengamanan di ruas jalan Sindanglaut–Ciawigajah yang berada di wilayah Desa Sindanghayu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, akibat terjadinya longsor, Kamis (12/2/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.

Longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas cukup tinggi yang mengguyur wilayah tersebut, sehingga menyebabkan material tanah dan bebatuan menutup sebagian badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas.

Menyikapi kejadian tersebut, Polsek Beber segera menerjunkan personel ke lokasi untuk melakukan pengaturan lalu lintas, pemasangan tanda peringatan, serta pengamanan area longsor guna mencegah terjadinya kecelakaan.

Kapolsek Beber AKP M. Yusuf Ariandi, S.H. menyampaikan bahwa kehadiran personel di lokasi bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menjaga kelancaran arus kendaraan.

“Kami melakukan penjagaan dan pengaturan di lokasi longsor agar tidak terjadi kemacetan maupun kecelakaan. Kami juga mengimbau kepada para pengendara untuk lebih berhati-hati, terutama pada malam hari,” ujar Kapolsek.

Selain itu, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat penanganan dan pembersihan material longsor dari badan jalan.

Polsek Beber mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada saat melintas di wilayah rawan longsor, khususnya pada musim hujan, serta selalu mematuhi arahan petugas demi keselamatan bersama.

Rabu, 11 Februari 2026

Hadiri Pelantikan Mabicab 2025–2030, Kapolresta Cirebon Tegaskan Pramuka Mitra Strategis Pembinaan Generasi Taat Hukum







CIREBON – Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H., menghadiri langsung Pelantikan Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Kabupaten Cirebon Masa Bakti 2025–2030 yang digelar di Pendopo Bupati Cirebon, Jl. Kartini No.7, Kelurahan Kejaksan, Kota Cirebon, Rabu (11/2/2026).

Kehadiran Kapolresta Cirebon bukan sekadar memenuhi undangan seremonial, namun sebagai bentuk komitmen kuat Polresta Cirebon dalam mendukung Gerakan Pramuka sebagai mitra strategis kepolisian dalam membina generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan taat hukum.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua Kwarda Jawa Barat Dr. Drs. H. Herman Suryatman, M.Si., Bupati Cirebon (Ketua Mabicab Cirebon) Drs. H. Imron, M.Ag., Danlanal Cirebon Letkol Laut (P) Faisal Yanova Tanjung, S.E., M.Tr.Opsla., Ketua Kwarcab Cirebon H. Ronianto, S.Pd., M.M., Ketua LPK Kaeriri, S.Pd., para pengurus Kwarcab, serta tamu undangan lainnya.

Rangkaian acara berlangsung khidmat mulai dari pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne Satya Dharma Pramuka, pembacaan doa, prosesi pelantikan Mabicab, Pengurus Kwarcab dan LPK masa bakti 2025–2030, hingga penandatanganan berita acara dan penyematan tanda jabatan.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama menegaskan bahwa pembinaan karakter generasi muda merupakan investasi jangka panjang dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang disiplin, berintegritas, serta memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Ini sejalan dengan tugas Polri dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan taat hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, Polresta Cirebon siap memperkuat sinergi dengan Kwarcab Kabupaten Cirebon melalui berbagai program pembinaan, edukasi kamtibmas, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang melibatkan anggota Pramuka.

Menurutnya, di tengah tantangan era digital dan derasnya pengaruh budaya luar, kehadiran Pramuka sangat relevan sebagai benteng moral dan karakter generasi muda.

“Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan Gerakan Pramuka harus terus diperkuat. Dengan pembinaan yang tepat, kita tidak hanya mencetak generasi cerdas, tetapi juga generasi yang memiliki kepedulian sosial, semangat gotong royong, serta kesadaran hukum yang tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pramuka menjadi salah satu pilar pendidikan karakter dalam menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Hal senada juga disampaikan Ketua Kwarda Jawa Barat yang menekankan pentingnya pembinaan usia 7–25 tahun sebagai fokus utama Gerakan Pramuka.

Melalui pelantikan Mabicab ini, Kapolresta Cirebon berharap kepengurusan baru dapat semakin aktif berkolaborasi dengan seluruh unsur Forkopimda dalam membangun generasi muda Kabupaten Cirebon yang tangguh, berkarakter Pancasila, serta menjadi pelopor keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing.

Selasa, 10 Februari 2026

HPN 2026: PWI CIKO ADAKAN HARI PERS NASIONAL DI GEDUNG SETDA KOTA CIREBON


CIREBON, JendelaBangsa-AWDI.com,– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dengan menggelar serangkaian kegiatan sosial di Balai Kota Cirebon, Senin (9/2). Acara yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Cirebon, Edo Effendi, ini diisi dengan aksi donor darah dan layanan kesehatan gratis bagi para jurnalis serta Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peringatan HPN tahun ini mengusung tema "Kecerdasan Anak Bangsa di Seluruh Indonesia", dengan fokus utama pada perkembangan informasi digital serta penguatan etika jurnalistik. Tema ini diambil sebagai respons terhadap tantangan media di era transformasi teknologi yang kian masif.

Dalam sambutannya, Wali Kota Edo Effendi menyampaikan apresiasi tinggi terhadap peran pers yang konsisten mengawal kebijakan publik.

"Pers adalah kontrol sosial yang sehat bagi pemerintah. Kami berkomitmen untuk terus mendukung kemerdekaan pers demi terciptanya keterbukaan informasi yang transparan," ujar Edo.

Dewan Pers yang turut memberikan arahan dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa di tengah arus informasi yang cepat, jurnalis tidak boleh hanya mengejar kecepatan (speed) semata.

Akurasi dan Integritas: Insan pers dituntut menjadi "penjernih" informasi di tengah maraknya berita bohong (hoaks).

Independensi: Kinerja jurnalis harus tetap netral dan independen, tanpa adanya tekanan atau campur tangan dari pihak manapun.

Tanggung Jawab: Berita yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kode etik.

Pada puncak peringatan HPN 2026 di tingkat pusat, para tokoh pers nasional mendorong terciptanya regulasi yang lebih adil terkait perlindungan hak-hak wartawan dalam menjalankan tugas profesinya. Hal ini bertujuan agar pekerja media memiliki payung hukum yang kuat saat melakukan peliputan demi kepentingan publik.

Melalui kegiatan ini, PWI berharap pers dapat terus berperan aktif di tengah masyarakat agar warga tidak terjebak dalam informasi yang tidak benar, sekaligus menjaga kesehatan fisik para peliput berita melalui layanan kesehatan yang disediakan.













(Rd.O.Suherman)

Senin, 09 Februari 2026

HPN 2026: DPD ASOSIASI WARTAWAN DEMOKRASI INDONESIA CIREBON RAYA (AWDI CIREBON RAYA) Gelar Apel Bersama Wali Kota Cirebon Sebut Pers Sebagai Benteng Lawan Disinformasi


CIREBON, JendelaBangsa-AWDI.com, – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menekankan bahwa pers profesional merupakan fondasi utama bagi nalar publik yang sehat di tengah kepungan arus disinformasi. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin upacara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 tingkat Kota Cirebon di halaman Balai Kota, Senin (9/2/2026).

Peringatan HPN tahun ini mencetak sejarah baru bagi Kota Udang. Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kota Cirebon menggelar upacara resmi bersama seluruh insan pers, yang direncanakan akan menjadi agenda rutin tahunan.

Dalam amanatnya, Effendi Edo menegaskan bahwa kredibilitas pers adalah benteng terakhir masyarakat agar tidak tersesat dalam labirin hoaks. Ia menilai produk jurnalistik yang terverifikasi berfungsi sebagai penyaring sekaligus penerang di era digital.


"Pers yang profesional dan berintegritas bukan sekadar pelapor peristiwa, melainkan pilar demokrasi. Kehadirannya menjadi penyaring agar masyarakat tidak terjebak dalam narasi yang memecah belah," ujar Wali Kota.

Ia juga mengapresiasi pembacaan Ikrar Pers oleh para jurnalis sebagai janji moral untuk menyajikan fakta riil guna memperkuat kembali kepercayaan publik.

Wali Kota memposisikan pers sebagai mitra strategis pemerintah dengan peran ganda: sebagai edukator program pembangunan sekaligus kontrol sosial. Ia menegaskan bahwa birokrasi tidak anti-kritik selama masukan yang diberikan berlandaskan data yang valid.

"Pemerintah tetap membuka diri terhadap kritik yang tajam selama berbasis data. Hal tersebut merupakan bahan evaluasi penting dalam melakukan perbaikan layanan publik," tegasnya.


Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Cirebon Raya turut serta menyemarakkan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dengan menghadiri apel bersama Wali Kota Cirebon  yang digelar di halaman Balaikota Cirebon.

Kehadiran jajaran pengurus AWDI ini merupakan bentuk sinergitas antara insan pers dengan Pemerintah Kota Cirebon dalam mewujudkan pilar demokrasi yang sehat dan transparan. Acara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta berbagai organisasi profesi wartawan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD AWDI Cirebon Raya, Rd. O. Suherman, menyampaikan apresiasi dan harapannya bagi seluruh insan pers, khususnya yang bertugas di wilayah Cirebon. Beliau menegaskan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik.

"Momentum Hari Pers Nasional ini harus kita jadikan sebagai ajang penguatan kualitas karya jurnalistik. Wartawan yang tergabung dalam AWDI harus tetap memegang teguh Kode Etik Jurnalistik, berani menyampaikan kebenaran, namun tetap santun dan edukatif bagi masyarakat," ujar Rd. O. Suherman.

Lebih lanjut, beliau juga berharap agar kemitraan antara media dan pemerintah daerah terus terjalin harmonis guna mendukung percepatan pembangunan dan penyampaian informasi yang akurat kepada publik di wilayah Cirebon Raya.

Sebagai penutup, kegiatan diisi dengan diskusi bertajuk “Cerdas Finansial di Era Digital” bersama OJK, sebagai langkah konkret pers dalam melindungi warga dari ancaman investasi ilegal.

Tim Futsal Putra SMA NEGERI 1 PABEDILAN (SMANSAPA) Raih Juara 2 di FISIPIADE Volume 5 Tahun 2026


CIREBON. JendelaBangsa-AWDI.com, – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Pabedilan (SMANSAPA). Kali ini, Tim Futsal Putra SMANSAPA berhasil menyabet gelar Juara 2 dalam ajang bergengsi FISIPIADE Volume 5 tingkat SMA/SMK/MA Sederajat yang diselenggarakan pada tahun 2026.

Turnamen yang diikuti oleh berbagai sekolah unggulan ini menjadi panggung bagi para atlet muda untuk menunjukkan bakat dan sportivitas mereka. Melalui perjuangan yang gigih dan kerja sama tim yang solid, tim futsal SMANSAPA mampu menembus babak final dan mengamankan posisi podium.

Pihak sekolah menyatakan rasa bangga yang mendalam atas pencapaian ini. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik.

> "Selamat dan sukses untuk Tim Futsal Putra SMANSAPA. Pencapaian ini adalah bukti nyata dari kedisiplinan dan kerja keras yang selama ini dibangun dalam sesi latihan," tulis pernyataan resmi sekolah.

> FISIPIADE merupakan kompetisi rutin tahunan yang mewadahi minat dan bakat siswa dalam bidang olahraga dan seni. Memasuki volume ke-5, kompetisi ini semakin kompetitif dengan partisipasi tim-tim kuat dari berbagai daerah.

Informasi Lebih Lanjut:

 * Website: www.sma1pabedilan.sch.id

 * Instagram: @sma1pabedilan_official













(Wantoso)

Sejarah BPJS: Hasil Perjuangan Panjang Serikat Pekerja

source:facebook

JendelaBangsa-AWDI.com,- BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bukan kebijakan yang lahir tiba-tiba, dan bukan pula hadiah dari negara. Keduanya adalah hasil dari perjuangan panjang kelas pekerja dan serikat pekerja yang menuntut negara hadir melindungi buruh dari risiko hidup.

1. Kondisi buruh sebelum ada BPJS

Pada masa lalu, sebagian besar buruh Indonesia:

sakit → biaya ditanggung sendiri

kecelakaan kerja → sering dianggap kesalahan pribadi

PHK → kehilangan penghasilan tanpa jaminan

pensiun → hidup tanpa kepastian

Perlindungan hanya bergantung pada itikad baik perusahaan, bukan hak yang dijamin negara.

2. Perlawanan dan tuntutan serikat pekerja

Serikat pekerja sejak lama menuntut:

jaminan kesehatan untuk pekerja & keluarga

jaminan kecelakaan kerja

tabungan hari tua & pensiun

sistem yang wajib, nasional, dan adil

Tuntutan ini disuarakan melalui:

aksi massa dan mogok kerja

advokasi kebijakan

dialog tripartit (buruh–pengusaha–pemerintah)

Tekanan kolektif inilah yang memaksa negara mengakui jaminan sosial sebagai hak rakyat pekerja.

3. Jaminan sosial masuk konstitusi

Hasil perjuangan tersebut tercermin dalam:

UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) → hak atas jaminan sosial

UUD 1945 Pasal 34 ayat (2) → negara mengembangkan sistem jaminan sosial

Ini adalah kemenangan politik buruh:

Jaminan sosial bukan belas kasihan, tapi kewajiban negara

4. Dari Jamsostek & Askes ke BPJS

Sebelum BPJS:

Jamsostek → terbatas, banyak pekerja tidak terdaftar

Askes → dominan untuk PNS

Serikat pekerja menolak sistem parsial dan diskriminatif.

Tekanan ini melahirkan:

UU No. 40 Tahun 2004 (SJSN)

UU No. 24 Tahun 2011 (BPJS)

Yang kemudian melahirkan:

BPJS Kesehatan

BPJS Ketenagakerjaan (JHT, JKK, JKM, JP)

5. Makna penting bagi pekerja hari ini

BPJS adalah bukti bahwa:

hak pekerja tidak datang dari kebaikan penguasa

hak pekerja lahir dari perjuangan kolektif

tanpa serikat pekerja, tidak ada sistem jaminan sosial nasional

BPJS adalah warisan perjuangan buruh Indonesia.

Tugas pekerja hari ini adalah:

memahami sejarahnya

menjaga haknya

dan melanjutkan perjuangannya

Hak pekerja tidak diberikan. Hak pekerja diperjuangkan.

Minggu, 08 Februari 2026

Polresta Cirebon Gelar Sertijab Kabag SDM, Kapolsek Losari, Kapolsek Kaliwedi, Kapolsek Gegesik dan Pengukuhan Kabag Log serta Kapolsek Plered









Polresta Cirebon melaksanakan kegiatan Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kabag SDM, Kapolsek Losari, Kapolsek Kaliwedi, Kapolsek Gegesik dan Pengukuhan Kabag Log serta Kapolsek Plered Polresta Cirebon, Senin (12/1/2026). Kegiatan tersebut bertempat di lapangan apel Mapolresta Cirebon termasuk Jl.Raden Dewi Sartika No.1 Sumber Kab.Cirebon.

Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan diantaranya Kabag SDM Polresta Cirebon dari KOMPOL DIDIN JARUDIN, S.Sos.,M.M.,(pejabat lama) kepada KOMPOL NANI KUSMAYATI,S.H.,M.H., (pejabat baru), Kapolsek Losari dari KOMPOL NANI KUSMAYATI,S.H.,M.H., (pejabat lama) kepada AKP SUGIONO, S.H.,M.H., (pejabat baru), Kapolsek Kaliwedi dari AKP SUGIONO,S.H.,M.H., (pejabat lama) kepada IPTU DWI SETYO YULI ASTUTI, S.H.,M.H., (pejabat baru).

Selain itu, Kapolsek Gegesik dari AKP SUHERYANA S.H., (pejabat lama) kepada AKP EBO BOHARI,S.H., (pejabat baru), Kabag Log Polresta Cirebo dari AKBP SOBIRIN,S.H., (pejabat lama) kepada KOMPOL YANTO RISDIANTO,S.H.,M.H., (pejabat baru), dan Kapolsek Plered dari AKP KENTAR BUDI SEDIYONO S.H., (pejabat lama) kepada AKP ASEP HASANUDIN,S.A.P., (pejabat baru).

Kapolresta Cirebon KOMBES POL. IMARA UTAMA,S.I.K.,S.H.,M.H., menyampaikan, hari ini dilaksanakan salah satu dinamika organisasi di lingkungan kepolisian, yaitu pelaksanaan serah terima jabatan. Kegiatan itu merupakan hal yang biasa dilaksanakan sebagai bentuk penyegaran organisasi, sekaligus sebagai wujud reward dari pimpinan kepada personel Polri yang dinilai layak untuk menduduki jabatan tertentu.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Didin yang selama ini telah banyak membantu Polresta Cirebon,serta membantu seluruh personel dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sebagai Kabag SDM yang telah melayani anggota dengan baik. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Bapak Didin selama ini, yang telah berjalan dengan sangat baik," katanya.

Ia berharap, KOMPOL NANI KUSMAYATI,S.H.,M.H., dapat melanjutkan dan meningkatkan tugas-tugas sebagai Kabag SDM. Pihaknya meyakini dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik. Selain itu, ia menyampaikan selamat kepada AKP SUGIONO, S.H.,M.H atas jabatan baru sebagai Komisaris Polisi. Jadikan amanah dan kepercayaan ini sebagai pemicu serta motivasi untuk bekerja lebih baik ke depan.

"Selanjutnya kepada Bapak Suheryana, saya mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan tugas yang selama ini telah dijalankan dengan baik sebagai Kapolsek Gegesik. Saya harapkan kepada seluruh rekan-rekan agar dapat menyesuaikan diri dengan kegiatan dan dinamika yang ada di Polresta ini secara bijak. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian mampu melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan," ujarnya.

Ia mengingatkan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang telah menjadi kepercayaan pimpinan. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing personel, pihaknya meyakini seluruh tugas dapat dilaksanakan dengan optimal. Apel kali ini juga menjadi momen pertamanya dalam memimpin apel Polresta Cirebon sekaligus apel jam pimpinan.

"Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan, dan dedikasi seluruh rekan-rekan selama ini. Mari kita bersama-sama melaksanakan tugas-tugas kepolisian dengan sebaik-baiknya. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta laksanakan setiap tugas dengan penuh rasa tanggung jawab," pungkasnya.

Putus Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung



JendelaBangsa-AWDI.com.-Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.

“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi” Ujar Brigjen Langgeng, (06/02/2026).

Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.

Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.

Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram.

“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog.” Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

(R Deovandra/ Pajar Soleh) Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia.

















(Wantoso/Hadi.S)